BAPENDA GELAR PEKAN PANUTAN PAJAK PBB
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kegiatan yang berlangsung di ruang Pola Kantor Bupati dihadiri oleh para camat, kepala desa dan pejabat pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kamis, 20 Juni 2019.
Pekan Panutan Pembayaran PBB ini dilakukan untuk memberikan panutan bagi masyarakat atas pembayaran PBB. Pekan Panutan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Dr A Syamsul Mulhayat mewakili Bupati Bulukumba.
Dalam laporannya, Sekretaris Bapenda, Rahman Jarre, disampaikan target penerimaan PBB tahun 2019 sebesar Rp 13 miliar. Ada penurunan sekitar Rp. 39,8 juta dari target tahun sebelumnya karena adanya penghapusan SPPT yang dobel. Penyerahan SPPT tahun 2019 itu sendiri telah dilaksanakan sejak tanggal 1-24 April 2019 untuk para lurah dan kepala desa.
Dari laporan pertanggal 2 Januari sampai dengan 14 Juni 2019, jumlah penerimaan pembayaran PBB baru mencapai 1,87 persen dengan rincian perkecamatan sebagai berikut: Kecamatan Bontobahari (13 persen), Bontotiro (0 persen), Bulukumpa (1 persen), Gantarang (2 persen) ), Herlang (0 persen), Kajang (1 persen), Rilau Ale (1 persen), Ujung Bulu (5 persen) dan Ujungloe (1 persen)
“Untuk pembayaran PBB setelah pekan panutan ini, dapat dilakukan di kantor Bapenda yang sekarang berada di Jalan Kedondong atau di lokasi kampus Akper setiap hari kerja,” beber Rahman Jarre.
Dr. Syamsul Mulhayat dalam sambutannya mengatakan bahwa pada hakikatnya pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, meningkatkan pengenaannya untuk kepentingan kepastian hukum, kesejahteraan, dan kesesuaianaan serta ditunjang oleh sistem informasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak.
“Pajak dan retribusi daerah yang diperoleh merupakan komponen utama yang menentukan besaran pendapatan asli daerah. Semakin besar pajak dan retribusi yang diperoleh maka dapat dipastikan bahwa pendapatan asli akan bertambah, ”ungkapnya
Menyikapi masih rendahnya target capaian PBB selama ini, selanjutnya perlu langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi meraih target pembayaran PBB. “Berbagai inovasi, kreasi, dan kesungguhan dari para pejabat, petugas atau kolektor dalam menciptakan sistem penagihan dan melakukan penagihan sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Pada momentum tersebut pengusaha Oscar Siady melakukan pembayaran PBB yang diterima Asisten Administrasi Dr A Syamsul Mulhayat. (A3 / Humas)