UNIT LAYANAN KEIMIGRASIAN AKAN HADIR DI BULUKUMBA
administrator
Jun 16, 2019
Untuk mempermudah dan mempercepat layanan keimigrasian, Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sulawesi Selatan akan membentuk Unit Layanan Keimigrasian (ULK) di Kabupaten Bulukumba. Pembentukan ULK di daerah berjuluk Bumi Panrita Lopi ini karena letaknya berada di posisi strategis di wilayah selatan Sulawesi Selatan.
Rencana pembentukan ULK tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulsel, Priyadi saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemkab dan DPRD tentang Pembentukan dan Harmonisasi Perda di ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat 14 Juni 2019.
Dikatakannya bahwa tugas Kanwil Kemenkum HAM tidak hanya terkait dengan perancangan perundang undangan, namun juga mempunyai tugas lainnya seperti keimigrasian.
Terkait layanan kantor Imigrasi, pihaknya melihat letak posisi strategis Kabupaten Bulukumba, begitu juga dengan banyaknya calon haji maupun umrah, serta Kabupaten Bulukumba memiliki posisi strategis di sektor kepariwisataan.
"Kami mengusulkan jika bapak ibu berkenan, maka alangkah baiknya jika di daerah ini kita bentuk ULK atau Unit Layanan Keimigrasian yang akan mencover dan melayani urusan keimigrasian beberapa kabupaten di wilayah selatan Sulawesi Selatan ini," ujar Priyadi dalam sambutannya yang sambut aplaus oleh para undangan rapat paripurna DPRD.
Posisi strategis ini, lanjut Priyadi harus dimanfaatkan bersama. Setelah penandatanganan nota kesepahaman terkait perancangan perda, pihaknya akan segera mengusulkan kantor ULK ini kepada Menteri Hukum dan HAM pada Kamis mendatang.
Selain itu, fasilitas layanan lainnya yang bisa diberikan oleh pihaknya adalah terkait pendaftaran kekayaan intelektual yang bisa saja dimiliki oleh beberapa pihak di daerah ini.
Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pembentukan Perda dilakukan pada Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan Perda Pelaksanaan APBD tahun 2018 yang dipimpin Ketua DPRD Andi Hamzah Pangki dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.(A3/Humas)
